Perhutanan Sosial Bisa Tingkatkan Kesejahteraan Masyarakat dengan Tetap Jaga Keseimbangan Alam

0
158
Webinar RUKO-AJI Bandarlampung
The webinar entitled "Forest Management Policy for Welfare", in Bandarlampung, Saturday (July, 25) was held by the House of Collaboration (RUKO) with the Alliance of Independent Journalists (AJI) BandarLampung

Perhutanan sosial sebagai sistem pengelolaan hutan lestari dalam kawasan hutan negara atau hutan adat berhubungan dengan keseimbangan lingkungan dan dinamika sosial budaya. Skema ini dapat menjadi alternatif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dengan tetap memerhatikan kelestarian hutan dan menjaga keseimbangan alam sekitarnya.

Kesimpulan itu mengemuka dalam webinar bertajuk “Kebijakan Pengelolaan Hutan untuk Kesejahteraan”, di Bandarlampung, Sabtu (25/7).

Web seminar tersebut digelar Rumah Kolaborasi (RUKO) bersama Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Kota BandarLampung.

Webinar yang dipandu Direktur Walhi Lampung Irfan Tri Musri itu menghadirkan dua narasumber, yaitu Ketua Komisi II DPRD Provinsi Lampung Wahrul Fauzi Silalahi dan Ahmad Erfan, petani di perhutanan sosial Lampung Barat.

“Pentingnya dalam skema ini, kami mendorong pelestarian hutan dan juga meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Jadi, ada keseimbangan antara keduanya,” kata Wahrul Fauzi Silalahi pula.

Mantan Direktur LBH Bandarlampung itu mengatakan, Pemerintah melalui skema perhutanan sosial membuka akses kepada masyarakat agar memanfaatkan hutan untuk meningkatkan kesejahteraan. Jika dahulu masyarakat dan aparat kucing-kucingan ihwal pemanfaatan lahan hutan, melalui skema ini terbuka akses kepada masyarakat untuk mengelolanya.

Terdapat lima skema dalam penerapan perhutanan sosial. Kelimanya, yaitu hutan tanaman rakyat (HTR), hutan desa (HD), hutan kemasyarakatan (HKM), hutan adat (HA), dan kemitraan kehutanan (KK). Pihak legislatif (DPRD) telah menganggarkan pengelolaan perhutanan sosial sekitar Rp13,7 miliar.

“Kami sudah menganggarkan Rp13,7 miliar untuk pengelolaan perhutanan sosial. Jadi, tak ada alasan lagi bagi pihak terkait untuk tidak menerapkan kebijakan tersebut,” ujar Wahrul lagi.

Menurut Ahmad Erfan, selama ini pelaksanaan perhutanan sosial dinilai sudah cukup baik. Petani lokal sudah menerapkan teknik budi daya agroforestry dalam pengelolaan perhutanan sosial.

“Karena di daerah ini (Lampung Barat) basisnya kopi, jadi sebuah keberuntungan. Sebab, kopi dapat tetap tumbuh dengan baik di dalam naungan (budi daya agroforestry), asalkan pengelolaannya dilaksanakan dengan baik,” kata Erfan yang bertani kopi dengan skema penerapan perhutanan sosial di Kabupaten Lampung Barat itu pula.

Pengelolaan dimaksud Erfan, yaitu melalui pemilihan kombinasi tanaman yang dicampur (diversifikasi). Tidak boleh saling merugikan, sehingga dapat tumbuh berdampingan. Selain itu, pemberlakuan strata (tingkatan) pada penanaman sangat berpengaruh dalam perkembangan tanaman tersebut.

“Susunan tanaman dilakukan dengan strata tertinggi ke strata rendah. Jadi, dapat menghambat air hujan untuk langsung jatuh ke tanah dan juga lebih mengoptimalkan penyerapan cahaya matahari,” ujarnya.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menargetkan penerapan perhutanan sosial sebesar 12,7 hektare pada 2015-2019. Namun, sampai saat ini penerapannya hanya mencapai sekitar 30 persen.

Menurut Erfan, lambatnya penerapan perhutanan sosial karena realisasi anggaran yang masih minim, sehingga penerapannya menjadi lambat.

Dia menilai, anggaran Rp13,7 miliar yang disampaikan Wahrul Fauzi Silalahi masih terlalu kecil untuk menjalankan perhutanan sosial.

“Mestinya jika ada petani sebanyak 30 persen di perhutanan sosial, maka anggarannya harus mengikuti itu, sehingga pelaksanaannya dapat maksimal,” kata dia lagi.

RUKO bersama AJI Bandarlampung mengadakan empat seri webinar selama Juli hingga Agustus 2020 mendatang. Webinar ini adalah yang kedua. Sedangkan yang pertama telah berlangsung pada Sabtu, 11 Juli 2020 lalu.

Webinar ini juga mendapat dukungan dari Rainforest Alliance (RA) dan Kingdom of The Netherlands terkait Program Sustainable Coffee Action in The Landscape of Bukit Barisan Selatan (SCALA-BBS).

Dalam pelaksanaan webinar tersebut, RUKO-AJI Bandarlampung juga menggandeng Unit Kegiatan Penerbitan Mahasiswa (UKPM) Teknokra Universitas Lampung (Unila) dan Suara Kreativitas Mahasiswa (Sukma) Politeknik Negeri Lampung (Polinela).

TIDAK ADA KOMENTAR